Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto : Andri/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan bahwa ketika Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijadikan salah satu indikator untuk penyusunan RAPBN 2021, maka persoalan anggaran bagi keduanya (sektor pertanian dan nelayan) harus diperhatikan.

Dalam keterangan persnya, Jumat (3/7/2020), Slamet menegaskan, seharusnya anggaran untuk sektor pertanian tidak mengalami pengurangan dan tidak ada pemotongan, namun justru seharusnya ditambah. Bila anggaran pertanian pada tahun lalu sebesar Rp 21 triliun (turun) menjadi Rp 14 triliun, maka sekarang sepatutnya (naik) menjadi Rp 17 triliun atau Rp 18 triliun.

Legislator Fraksi PKS itu juga menjelaskan, ketika NTP dan NTN menjadi indikator dalam penyusunan RAPBN 2021, maka sudah selayaknya program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengulang program sebelumnya. "Program Kementan dengan seluruh dirjennya seharusnya tidak meng-copy paste. Tapi harus mengacu kepada kesejahteraan petani. Jadi tidak sekedar mengacu kepada berapa produksi yang dihasilkan," tukas Slamet.

Slamet mengusulkan agar Kartu Tani tidak perlu diberikan kepada setiap petani, tetapi bisa saja kartu tani tersebut dipersiapkan untuk satu kelompok. “Ada kendala teknis  dari para petani terkait kemampuan dan mental dari petani. Ini juga terkait dengan kendala keterpaksaan para petani menjadi petani,” pungkasnya. (dep/es)